"Untuk merealisasikan proses ini Pemerintah Daerah Padang berkewajiban untuk menyediakan fasilitas untuk program rehabilitasi," kata Ketua Badan Legislasi DPRD Padang Jhon Roza Syaukani.
Soal rehabilitasi itu mengemuka dalam pembahasan Ranperda Pemberantasan Perzinaan dan Pelacuran, di Padang, hari ini, Selasa (9/10).
Rehabilitasi itu dilaksanakan setelah pelaku menjalahi proses hukum berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku selesai dilaksanakan.
Terkait proses hukum bagi pelaku perzinaan dan pelacuran yang diatur dalan Ranperda Pemberantasan Perzinaan dan Pelacuran, bagi setiap orang yang melakukan perzinaan diancam hukuman kurungan singkat dua bulan dan paling lama lima bulan atau denda serendah-rendahnya Rp15 juta dan setinggi-tingginya Rp40 juta.
Ancaman hukuman tersebut diatur di Pasal 17 pada Bab VI tentang sanksi dalam Ranperda tersebut.
Perbuatan perzinaan yang dimaksud dalam ancaman hukuman ini adalah hubungan seksual diluar pernikahan, tambahnya.
Kemudian, bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pelacuran diancam hukuman kurungan singkat tiga bulan dan paling lama enam bulan atau denda serendah-rendahnya Rp30 juta dan setinggi-tingginya Rp50 juta.
Perbuatan pelacuran yang diatur dalam Ranperda ini adalah tindakan perzinaan yang disertai imbalan jasa. Ancaman hukuman tersebut diatur Pasal 18, BAB VI tentang sanksi, tambahnya.
Tujuan diajukannya Ranperda ini oleh DPRD, yakni untuk mencegah dan memberantas praktek perzinaan dan pelacuran di Kota Padang dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamais serta Pancasilais.
Lalu, melindungi masyarakat dari akibat perzinaan dan pelacuran, menjaga kesakralan lembaga pernikahan dan meningkatkan partisipasi serta sinergi komponen masyarakat dalam memberantasan perzinaan dan pelacuran.
Penulis: Antara
